Monday, September 22nd, 2014

Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara: Persoalan dan Solusi

Published on January 27, 2011 by admin   ·   1 Comment

Oleh: Drs. H. Sjahroel Syamsudin
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Ormas MKGR

Latar belakang

Jakarta sebagai ibu kota negara ditetapkan secara otomatis dan historis setelah indonesia menyatakan kemerdekaannya sejak 17 Agustus 1945. Hal ini berkaitan dengan sejarah berjalannya penjajahan di Indonesia, dimana belanda sebagai penjajah menempatkan ibu kota di jakarta. Hal ini ditandai dengan adanya pusat pemerintahan di kota ini dengan semua kelengkapan yang menyertainya yaitu gedung-gedung dan kantor pemerintahan serta adanya istana negara.

Kalau kita telusuri sejarah perkembangan jakarta yang semula dinamai “Jayakarta” yang berarti “kota kemenangan” yaitu ditaklukkannya Portugis sebagai penguasa Bandar Sunda kelapa pada 22 juni 1527 oleh pasukan Faletehan dari Cirebon yang didukung oleh Sultan Demak, maka kuasa dipegang Pangeran Jayakarta. Dengan kedatangan belanda di wilayah nusantara yang juga hendak melakukan perdagangan masuk tahun 1596, tetapi tidak beroleh tempat di banten yang waktu itu bermitra dagang dengan Inggris, maka Belanda membuat perjanjian dengan pangeran jayakarta yang merupakan fazal Banten dengan menempatkan pos dagangnya di Sunda Kelapa.

Dengan berlalunya waktu, Belanda pada tahun 1619 memerangi Pangeran Jayakarta dan membakar kota jayakarta yang waktu itu berpenduduk 10 ribu jiwa, yang menyebabkan Pangeran Jayakarta tergusur ke wilayah Jatinegara kaum. Dari wilayah ini diusahakan  kembali menyerang pusat kegiatan Belanda dan dengan bantuan Sultan Agung telah berkali-kali diserang, terakhir pada tahun 1628 dengan memusatkan pasukan di daerah Bekasi dan Kerawang dan pos terdepannya ada di Matraman. Kawasan kota ini berasal dari penempatan tentara Mataram. Sejarah mencatat bahwa Gubernur Jenderal Jan Pietersen Coen dapat dipenggal kepalanya oleh tentara Mataram sebagai Gubernur Jenderal VOC pertama.

Kemajuan Jakarta

Selanjutnya Belanda memindahkan pusat kegiatannya pada tahun 1700 ke wilayah yang kini dikenal sebagai museum sejarah dengan didirikannya balai kota.  Di wilayah ini didirikan kantor-kantor dagang dan pusat kegiatan bisnis. Dan perkembangan lebih lanjut tahun 1800, pusat pemerintahan dipindah lebih ke selatan lagi yaitu berada di daerah Harmoni dan ini ditandai dengan berdirinya istana dan adanya lapangan luas yang kini kita kenal dengan “monas”, dimana kantor pemerintah berada di sekitarnya;  merdeka utara, merdeka selatan, merdeka timur dan merdeka barat.

Pernah ibu kota negara Indonesia pindah ke Yogyakarta selama perang kemerdekaan 1946-1950, tetapi kembali lagi ke Jakarta dengan berdirinya negara Republik Indonesia Serikat yang kemudian berganti dengan negara Kesatuan Republik Indonesia berkat adanya mosi internal Muhammad Natsir. Di zaman kepemimpinan Bung Karno pernah muncul perdebatan tentang pindahnya ibu kota negara pada tahun 1964. Waktu itu Bung Karno yang idealis menetapkan kota palangkaraya sebagai rencana ibu kota negara karena terletak di tengah-tengah kepulauan Indonesia. Untuk itu telah dibuat rancangan dengan bekerjasama dengan Rusia yang waktu itu demi kepentingan politik keseimbangan dengan Amerika Serikat dan Rusia. Jalan-jalan di kota Palangkaraya telah dipersiapkan dengan sistem berputar di lingkaran, bukan simpang empat. Namun hal itu tidak pernah direalisir hingga Bung Karno jatuh tahun 1966.

Masalah yang dihadapi Jakarta sebagai Ibu Kota

Masalah yang dihadapi jakarta adalah : (i) Masalah sampah; (ii) Masalah banjir, (iii) Masalah kemacetan; (iv) Sampah dimana-mana.

Masalah banjir sudah dihadapi penduduk jakarta dari awal sejak VOC menempatkan pusat kegiatan dagangnya di Jakarta. Malah Jan Pietersen Coen dipersalahkan oleh pemimpin negeri Belanda, kenapa mendirikan pusat kegiatannya di Jakarta karena sebagian besar orang Belanda meningggal digigit nyamuk karena kota itu berada di rawa-rawa yang banyak nyamuknya. Oleh karena itu dibuatlah kanal-kanal untuk mengendalikan banjir, karena selalu kebanjiran bila musim hujan tiba. Untuk pengendalian air belanda adalah biangnya. Lihat saja kota amsterdam dan rotterdam di negeri belanda.

Di zaman Indonesia merdeka, pada waktu masih dalam kepemimpinan Bung Karno, Jakarta menghadapi masalah sampah. Kita masih ingat tentu, setelah heng ngantung dari wakil gubernur DKI Jakarta diangkat jadi gubernur – tugas pokok beliau sebagai gubernur adalah mengatasi masalah sampah. Sampai-sampai beliau digelari gubernur sampah.

Sampah Jakarta

Di zaman Orde Baru, gubernur pertama adalah Ali Sadikin.  Beliau sebenarnya masih diangkat oleh Bung Karno menggantikan Gubernur Sumarno tetapi kepemimpinan Ali Sadikin berlanjut sampai 1976 waktu itu beliau menghadapi masalah bagaimana Jakarta diubah dari “Kampong Besar” menjadi “Kota” dalam arti kata sebenarnya. Memperbaiki sarana dan prasarana kota , rumah-rumah dan gedung-gedung yang tidak teratur, jalan-jalan yang becek di kampong. Untuk mengatasi hal ini dengan menggagas proyek Husni Thamrin.

Di zaman Orde Baru itu Indonesia memasuki periode pembangunan yang menjadikan Jakarta sebagai pusat kegiatan. Pembangunan fisik, politik, bisnis,  budaya dan wisata. Muara dari semua kegiatan itu menjadikan jakarta sebagai tempat yang hiruk pikuk dan kini akibat dari hasil pembangunan itu menjadikan Jakarta sebagai tempat tersibuk diseluruh pulau jawa yang akibatnya menimbulkan masalah kemacetan.

Upaya mengatasi masalah

Mengenai masalah banjir semenjak zaman pemerintahan Belanda telah diupayakan mengatasinya dengan membuat kanal-kanal banjir. Terakhir dengan dibuatnya kali banjir barat atau kali malang yang membentang mulai dari manggarai sampai ke muara karang.

Harapan Jakarta Hijau

Menurut penjelasan DPU DKI, bahwa kota Jakarta ini berada 0,5 m di bawah permukaan laut!. Daerah resapan air hujan sudah jauh berkurang. DKI Jakarta yang luasnya hanya 661,52 km2 sebagian besar sudah ditutupi gedung-gedung dan jalan yang dihuni oleh penduduk 9,588,198 (data thn 2010) . Oleh karena itu jakarta yang dialiri kali Ciliwung dari Bogor dan 14 anak sungai lainnya, harus mempercepat mengalirnya air kelautan. Untuk itu tahun ini sedang dalam penyelesaian akhir adanya kali banjir timur (BKT= banjir kanal timur) sejak dari jalan kolonel sugiono melalui Duren Sawit dan Pondok Kopi terus ke utara menuju laut jawa.

Di zaman Orde Baru oleh kementerian pekerjaan umum juga telah dibuat kanal di daerah Cengkareng melintasi jalan tol bandara. Hal ini untuk mengatasi luapan air kali cisadane yang mengalir dari Bogor menuju Tangerang. Di daerah Kampung Melayu yang setiap tahun terendam banjir kini telah siap dibangun jalan layang,  dan jembatan yang ada di bawahnya akan dibongkar agar air lebih cepat mengalir tanpa hambatan. Daerah Thamrin yang selalu tergenang air bila hujan tiba, kini sudah dibuat saluran air yang bisa mengalirkan air lebih cepat.

Pancoran dulu

Mengenai masalah sampah sejak zaman Gubernur Heng Ngantung diteruskan Ali Sadikin telah diupayakan mengatasi masalah sampah ini dengan memperbanyak armada angkutan sampah. Nampaknya hal ini juga memberikan manfaat bagi pegawai dinas kebersihan tersebut dapat di manfaatkan oleh para petani sekitar kota Jakarta. Sehingga proyek pengolahan sampah yang didirikan di Pulo Mas tidak jadi dapat beroperasi. Tetapi selama 20 tahun terakhir ini masalah sampah ini menjadi hal serius yang harus di atasi Pemda DKI walaupun telah membuat proyek pembuangan sampah akhir dengan kerjasama dengan pemda-pemda sekitar DKI dengan memanfaatkan tenaga pemulung yang masih berkutat mencari rezeki di lahan ini.

Nampaknya mengatasi masalah sampah ini perlu mengikuti cara yang ditempuh kota-kota besar dunia yang telah menggunakan teknologi modern, tidak lagi sistem tradisonal seperti selama ini.

Mengenai masalah kemacetan, inilah yang menjadi polemik yang serius diwaktu akhir-akhir ini. Masalah macet di jalan-jalan raya ini muncul sebagai konsekuensi logis dari hasil pembangunan yang telah kita laksanakan selama orde baru , yang diberi label “orde pembangunan”. Apalagi selama berlangsungnya pembangunan di zaman itu kita menganut sistem terpusat. Semua masalah harus diputuskan oleh pemerintah pusat dan dikerjakan bersama orang-orang pusat.

Pancoran Kini

Sementara itu penduduk Jakarta di tahun 1960-an hanya sekitar 2 juta orang terus merangkak meningkat dimana kini ditahun 2010 telah tercatat 9.588.198 jiwa. Sementra penduduk sekitarnya, Bekasi, Bogor dan Tangerang serta Depok sebanyak 20 juta jiwa juga berorientasi ke DKI Jakarta. Dapat dibayangkan betapa berat beban yang harus diemban kota ini. Bayangkan bila nanti konsep greater jakarta diterapkan sesuai usul SBY meliputi Cianjur, Sukabumi, Purwakarta, Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon. Jumlah penduduk yang harus ditanggung dan diurus greter Jakarta adalah 41.213.679 (sumber: Republika, Sabtu/15 januari 2011).

Untuk mengatasi masalah kemacetan, selama zaman Orde Baru dan diteruskan di zaman reformasi ini adalah dengan cara membangun jalan tol. Pertama Jagorawi, terus tol ke Bandara Cengkareng, tol dalam kota dengan menambah Cawang lewat Tanjung Priok ke bandara. Jalan tol lingkar luar kini sedang dibangun. Tol Depok menahan laju kendaraan ke pusat kota dengan sistem tree in one. Namun dengan cepatnya laju pertumbuhan kendaraan bermotor, sementara laju pertumbuhan jalan raya terseok, maka menjadi tidak seimbang. Ada upaya dari Gubernur Sutiyoso untuk mengatasi kemacetan yaitu dengan merintis angkutan masal dengan menggunakan bus way. Maksudnya menekan penggunaan kendaraaan pribadi. Tetapi faktor pendukungnya tidak memadai, bagaimana orang dari rumah untuk menuju halte terdekat yang sudah terbiasa dari sejak dari rumah dengan kendaraan pribadi maupun tempat tujuan merasa nyaman. Kini timbul masalah baru yang menurut Gubernur Fauzi Bowo setiap hari bertambahn seribu kendaraan roda dua yang kini memadati jalan-jalan raya sementara angkot yang kosong selalu nagkring “ngetem” di pinggir pertigaan jalan menunggu penumpang yang membuat jalan jadi macet serta busway yang kososng karena kurangnya jumlah bus membuat jalan tersebut mubazir sementara di jalan umum jadi berdesakan antara mobil dan kendaraan roda dua yang merajai jalan raya.

Saran praktis mengatasi masalah

Mengatasi masalah banjir selain upaya yang telah dilakukan selama ini seperti diuraikan diatas perlu menindaklanjuti usul Gubernur Sutiyoso dengan cara koordinasi penyelesaian masalah melalui pemda yang menangani Jabodetabekpunjur. Jadi masing-masing pemda sesuai kewenangan masing-masing terkoordinasi mangatasi masalah aliran sungai ciliwung dan cisadane untuk mengurangi atau mengatasi tekanan banjir yang bersumber dari aliran kedua sungai tersebut. Jadi tidak perlu menjadikan satu kesatuan administratif ke dalam greater Jakarta. Untuk tidak membebani masalah DKI Jakarta yang akan berpenduduk 41 juta bila greater Jakarta dilaksanakan. Ini akan menambah masalah baru yang perlu diatasi adalah masalah banjir jangan mengurus banjir manusia tetapi banjir air yang sebenarnya.

Mengatasi masalah sampah, tinggalkan menggunakan sistem tradisional, mari kita beranjak ke penggunaan teknologi modern, meniru cara-cara kota besar dunia modern lainnya dimuka bumi ini. Dengan menggunakan teknologi mesti jauh lebih murah dan effisien.

Mengatasi masalah kemacetan, seyogyanya kita mengikuti cara-cara yang telah ditempuh sejak zaman jayakarta dimasa pusat pemerintahan semakin bergeser ke selatan. Dari bandar Sunda Kelapa, bergeser ke Glodok, pintu kecil dan pintu besar dengan pusatnya di taman Fatahilah, terus bergeser ke harmoni dengan pusatnya sekitar Medan Merdeka Utara, Selatan, Barat dan Timur.

Kini tiba saatnya setelah 200 tahun lebih ke selatan lagi dengan tetap memanfaatkan istana Bogor dengan pusat kegiatan di sekitarnya yakni Ciomas, Leuwiliang dan Jasinga sebagai tempat kantor pemerintah dan tetap memanfaatkan darmaga serta depok sebagai pusat pendidikan  (IPB dan UI). Jakarta sebagai pusat bisnis, lapangan terbang cengkareng tetap beroperasi sementara banten akan membangun lapangan terbang sendiri disebelah selatan dalam upaya membuka isolasi pantai selatan. Hubungan DKI Jakarta yang terdiri dari 6 (enam) kabupaten/kota tetap sebagaimana adanya. Mungkin satu pelabuhan laut lagi dipantai utara perlu dibangun, misalnya di wilayah bekasi yang setidaknya dapat mengurangi tekanan ke Tanjung Priok.

Prinsip kegiatan yang terpusat dari DKI Jakarta harus ditarik keluar untuk mengurangi tekanan arus orang ke pusat kota yang ada selama ini . Semua harus disebar, mulai dari utara di Banten, ke Bekasi dan Karawang atau ke selatan di daerah Bogor dan Sukabumi serta Cianjur. Greater Jakarta hanya akan menambah beban DKI Jakarta dengan penduduk 41 juta jiwa. Jika perlu dibuat saja satu propinsi baru dengan pusatnya di Cirebon untuk menumbuhkan budaya yang berorientasi pada kerajaan Cirebon di masa lalu.

Baca Juga

Tags:

Readers Comments (1)

  1. salikun says:

    kusus soal sampah cara untuk mengatasi,silahkan buka teknologi pemusnah sampah,untuk diapakan sampah(yg.tidak bermanfaan)tidak dimusnahkan dengan alat pemusnah sampah jaminan pasti teratasi,alat pemusnah tanpa bahan bakar apapun,dapat memusnahkan segala macam/bentuk sampah dalam kondisi apapun(basah/busuk)musnah jadiabu,dan abunya yg.dapat dimanfaankan.




TERBARU

Ormas MKGR

Facebook